kendala undang-undang penambangan nigeria

DISKUSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ... 1 TERDAPAT KETENTUAN YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN/MENGALAMI KENDALA DALAM UU NO.4/2009 2 ... Pemegang SIPB dapat langsung melakukan Penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan Penambangan. Pemegang SIPB dapat diberikan wilayah paling luas 50 ...

Uncategorized

Kasus penambangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin menjadi contoh nyata munculnya kerusakan dan pencemaran yang merugikan masyarakat bahkan pemerintah daerah maupun pusat. Pembangunan menjadi tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah bagi negara Indonesia. ... Terlepas dari kendala diatas, Undang-undang LH yang baru ...

WILAYAH PERTAMBANGAN DALAM TATA RUANG NASIONAL

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang antara lain untuk ... KENDALA PERTAMBANGAN DALAM TATA RUANG ... (pertambangan) atau sebaliknya. Pertambangan terutama kegiatan penambangan (produksi) bahan tambang tidak dapat diprediksi dengan pasti kegiatan usahanya karena keberadaan bahan tambang tidak kasat mata, diperlukan ...

(PDF) KAJIAN REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG

Kendala lain yang menyebabkan tidak . ... Kajian Penilaian Kebehasilan Reklamasi Lahan Bekas Penambangan Batubara di PT Madhani Talatan Nusantar …

Gas dan batubara kita untuk siapa? | InfoENERGI

 · Gambaran pengelolaan produksi gas alam dan batubara di negeri kita sedikit banyak menjadi bukti pembenaran atas tesis tersebut. Gas alam. Indonesia memiliki cadangan gas alam sebesar 2.8 triliun meter kubik (97 triliun kaki kubik) pada akhir 2005, yang setara dengan 1.5 persen cadangan dunia. Jumlah tersebut sebenarnya tidak terlalu besar jika ...

Undang-Undang Nomor: 17 TAHUN 2000

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

BAB V PENUTUP booming di

penambangan, pengusaha penambangan wajib memiliki izin. 2. Kendala-kendala dalam pengelolaan pertambangan batu bacan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan antara lain kurang memperhatikan aspek legalitas hukumnya, karena banyak penambangan skala kecil yang tidak/ kurang mengindahkan hal ini. Aspek hukum yang

Urgensi PerubahanTerhadap Undang-Undang No.27 Tahun …

 · 2. Pengapusan istilah "Pertambangan" dan "Penambangan". Diatas telah disebut bahwa terdapat pertentangan antara Undang-Undang No.27 Tahun 2003 Tentan Panas Bumi dan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang menyebabkan terjadinya penghambatan di bidang pengelolaan sumber daya panas bumi Indonesia.

TENTANG IJIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN …

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ... Wilayah pertambangan adalah seluruh lokasi kegiatan penambangan dan lokasi fasilitas penunjang kegiatan penambangan; 21. Pendidikan dan pelatihaan teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang

DILEMA PENEGAKAN HUKUM PENAMBANGAN MINERAL …

Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin ... (Ahmad Redi) 399 tsVinding BPHN ... faktor kendala penegakan hukum, dan faktor sosial ekonomi. Dampak dari PETI, antara lain ... huruf e, dan huruf f Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). 2 Iwan J Aziz, Lydia M, dkk, ...

Kajian Potensi Tambang Dalam Pada Kawasan Hutan Lindung …

Kajian potensi tambang dalam pada kawasan hutan lindung, merupakan salah satu kegiatan Pusat Sumber Daya Geologi untuk mengoptimalkan pemanfaatan bahan galian yang ada, disertai uji lapangan meliputi aspek geologi, penambangan dan ekonomi. 1.2.

JURNAL PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) …

Apakah ada kendala atau hambatan di dalam pelaksanaan izin usaha pertambangan ... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuan. ... Penambangan pasir bukan lagi dilakukandi aliran sungai, melainkan di lahan-lahan warga. Hal tersebut dikarenakan harga pasir cukup mahal, sehingga

Penambangan Bitcoin di Tiongkok Hadapi Berbagai Kendala ...

 · Tiongkok mendominasi aktivitas penambangan bitcoin secara global. Namun, kini para penambang menghadapi kendala krisis listrik hingga polusi. Berdasarkan data dari Cambridge Centre for Alternative Finance, hashrate atau tingkat komputasi untuk menambang bitcoin di Tiongkok mencapai 70% secara global.Hashrate bitcoin Tiongkok mengalahkan Amerika Serikat (AS) yang hanya …

DAMPAK PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 …

Penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dipastikan akan berdampak pada pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 banyak mengandung hal-hal baru, karena terkait dengan otonomi

Blog Archives

 · Semangat pemberlakuan undang-undang PKDRT adalah menitikberatkan pada upaya perlindungan terhadap perempuan atau istri, karena merupakan pihak yang paling sering dirugikan akibat perlakuan laki-laki atau suami. Sejak kelahirannya undang-undang PKDRT tak sedikit mengalami kendala dan masalah.

Permasalahan Pengembangan Produksi Semen di Indonesia ...

 · Dalam Undang-Undang ditentukan bahwa kegiatan penambangan harus didivestasi setelah 5 tahun, peraturan ini mengkhawatirkan investor asing karena pabrik semennya juga akan didivestasi. Dalam PP diatur bahwa kegiatan penambangan tidak boleh dikerjakan oleh pihak ketiga, padahal di beberapa pabrik semen kegiatan penambangan lebih ekonomis kalau ...

KENDALA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DALAM …

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil bahwa di lapangan banyak kendala yang menghambat Pemerintah Kabupaten Magetan untuk menindak tegas pelaku penambangan pasir ilegal. Faktor ekonomi dan juga kurangnya lapangan pekerjaan menjadi penyebab munculnya penambangan pasir ilegal.

kelas09_ips_sanusi-jono-juli-mohammad by s. van ...

 · Dalam pe- Undang Undang Dasar yang merintahan RIS jabatan presiden dipegang oleh Ir. pernah berlaku di Indonesia yaitu: Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta sebagai perdana 1. UUD 1945 (18 Agustus ...

PENERAPAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT …

penambangan batu bara dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar pertambangan.4 Menurut UU NO 32 TAHUN 2009 bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

POTENSI REHABILITASI TEMPAT PEMEROSESAN AKHIR …

Disimpulkan bahwa penambangan kompos pada lahan urug dapat dilaksanakan pada sel penimbunan pasca penimbunan sampah terbuka setelah umur 6 tahun. Komposisi sampah yang masuk TPA umumnya dominan organik sehinga potensi penambangan lahan urug adalah kompos. Kendala pada proses penambangan adalah masih

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN GALIAN C …

Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu Bara Dan Mineral, menyebutkan bahwa : "Barang siapa yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha

JAMINAN REKLAMASI PERTAMBANGAN

penambangan, menerbitkan peraturan mengenai pengelolaan lingkungan pertambangan. Salah ... 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 19 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman

Pro dan Kontra UU Pemberantasan Perusakan Hutan ...

 · Kebanyakan telah diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya, terutama UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi. Hal-hal baru yang dimasukkan, seperti pidana minimal, pidana korporasi, pelembagaan pemberantasan perusakan hutan, juga ada kelemahan substansial.

Undang-Undang Nomor: 12 TAHUN 1985

Ketentuan Undang-undang ini baru berlaku terhadap obyek pajak yang digunakan dalam rangka Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya yang perjanjiannya ditandatangani sejak berlakunya Undang-undang ini yaitu tanggal 1 Januari 1986, sedangkan untuk Kontrak Karya dan ...

Pengembangan Potensi Laut Terbentur Banyak Kendala

 · Pengembangan Potensi Laut Terbentur Banyak Kendala. Liputan6. 26 Okt 2000, 07:59 WIB. Diperbarui 26 Okt 2000, 07:59 WIB. 16. Perbesar. Liputan6 , Jakarta: Pada mulanya adalah untuk mengembangkan potensi sumber daya laut yang terabaikan. Itulah yang melatarbelakangi pembentukan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan.

Konflik Kebijakan Pertambangan Antara Pemerintah dan ...

Kebijakan, kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan pemerintah daerah, konsep konflik dan sumber konflik seputar penerapan kebijakan pemerintah daerah tentang penambangan nikel di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton. Dalam literatur ilmu politik dan administrasi negara, terdapat banyak definisi atau batasan tentang kebijakan.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan …

 · Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. _____, Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi. UU Nomor 22 Tahun 2001. LNRI Tahun 2001 Nomor 136, TLNRI Nomor 4152. _____, Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Nomor 4 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 4, TLNRI Nomor 4959.

KPC Tersandung Lagi?

Hak cipta dilindungi undang-undang. Ekonomi dan Bisnis 2/11 . Sebelumnya Selanjutnya. text KPC Tersandung Lagi? Administrator ...

PENERTIBAN TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS …

Abstract. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuas

PENDAHULUAN TINJAUAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM …

Nigeria penyelundup narkoba, dukunAhmad Sarojiyang membunuh 42 ... kendala pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia (13) Penelitian ini bermanfaat untuk penulis, dalam usulan ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun ...

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian

masyarakat melakukan penambangan emas tidak memiliki izin seperti yang diharuskan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penambangan emas yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah tentu saja membawa beberapa akibat yang secara langsung akan berdampak kepada para penambang.

Items where Subject is "300 Social sciences > 340 Law"

A. A, FachrunNurrisyaA (2015) Urgensi Sanksi Pidana Denda Bagi Korporasi Pelaku Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Untuk Pemulihan Lingkungan (Analisa Pasal 60 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Per. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.. AANandaSaraswati, (2009) Status Hukum Unilateral Humanitarian Intervention dalam Hukum …

(PDF) Pengembangan Model Kemitraan UMKM dengan Usaha …

PDF | On Nov 10, 2019, Herrukmi Septa Rinawati and others published Pengembangan Model Kemitraan UMKM dengan Usaha Skala Sedang dan Besar di …

Izin Pertambangan Rakyat Banyak Kendala – KABARBANGKA

 · Jadi, sementara ini masih pakai Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Semua peraturan turunan UU Nomor 4/2009 itu masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang baru," bebernya. Amir tak menampik penambangan ilegal masih marak terjadi di Bangka Belitung. Namun, lagi-lagi Dia enggan membahas lebih jauh.

KAJIAN DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT …

apalagi penambangan tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan, pengrusakan lingkungan adalah tindakan

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

dengan melakukan penambangan. Yang dimaksud dengan penambangan berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang disebut juga dengan UU Minerba adalah "bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya". Usaha pertambangan biasanya

Penegakan Hukum Ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-Undang ...

Pengelolaan sumber daya alam adalah hak negara untuk mengelola dan menguasainya yang akan di gunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak. Salah satunya yaitu mengenai kegiatan penambangan, kegiatan penambangan ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Setiap usaha pertambangan bahan galian …